AMAR

Analisis Tanggung Jawab Kontraktor atas Keterlambatan Pekerjaan Konstruksi Menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi

2025-10-12T08:58:16+07:00

Penelitian ini membahas tanggung jawab kontraktor dalam keterlambatan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh CV Mulya Sakti pada proyek pavingisasi di Kawasan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi. Permasalahan yang dikaji meliputi pelaksanaan perjanjian kerja konstruksi antara Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi dengan CV Mulya Sakti, serta bentuk tanggung jawab kontraktor terhadap keterlambatan pekerjaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui observasi lapangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrak pekerjaan dengan nilai Rp261.703.000 tidak diselesaikan tepat waktu, dengan capaian progres 95,1% dari total pekerjaan. CV Mulya Sakti dinyatakan melakukan wanprestasi dan dikenakan denda sebesar 1/1000 dari sisa nilai kontrak atas keterlambatan selama 49 hari, yaitu sebesar Rp12.823.447,00, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Kajian Hukum Terhadap Akibat Melepaskan Hak Istimewa oleh Penjamin Pemeliharaan Menurut KUH Perdata di Banyuwangi

2025-10-12T08:48:17+07:00

Pembangunan nasional, khususnya di sektor konstruksi, membutuhkan modal besar sehingga kredit menjadi instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Jaminan pinjaman memiliki peran strategis dalam mengurangi risiko bagi kreditur apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. PT Jamkrindo sebagai BUMN di bidang penjaminan menyediakan produk seperti surety bond untuk mendukung kegiatan usaha nasional. Penelitian ini mengkaji kasus CV. Jasa Konstruksi sebagai terjamin dan PT Jamkrindo sebagai penjamin proyek rehabilitasi di RSUD Blambangan. Berdasarkan Pasal 1831 dan 1832 KUH Perdata, pelepasan hak istimewa (beneficium ordinis) menjadikan penjamin bertanggung jawab langsung tanpa menagih terlebih dahulu kepada debitur utama. Namun, penjamin masih dapat menagih kembali kewajiban kepada pihak terjamin melalui langkah hukum seperti pengumpulan bukti, verifikasi, konsultasi hukum, peringatan tertulis, gugatan perdata, atau mekanisme arbitrase.

Analisis Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Atas Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa

2025-10-12T09:23:54+07:00

Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membawa kabar gembira bagi Kepala Desa. Dikarenakan adanya perubahan pertambahan masa jabatan yang sebelumnya 6 Tahun 3 periode direvisi menjadi 8 Tahun 2 Periode. Hal ini mengakibatkan adanya perdebatan pro dan kontra di masyarakat. Penelitian menggunakan jenis penelitian yaitu yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan dan konseptual. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui urgensi dan kesesuaian perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024. Hasil penelitian ini menjelaskan urgensi atas perubahan masa jabatan kepala desa ditimbang dari ketentuan yang sudah tertuang dalam undang-undang terkait desa yang tujuannya kepala desa dianggap konsisten dalam pembangunan desa. Namun,hal ini bertentangan dengan konstitusi sesuai ketentuan UUD NRI 1945.

The Legal Status of Artificial Intelligence (AI) Works in the Indonesian Copyright System Based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyright

2025-10-01T17:19:32+07:00

The development of artificial intelligence (AI) has brought significant changes to the process of creating intellectual works. AI is now capable of producing various forms of work, from music to scientific papers, without direct human intervention. This raises legal issues regarding the status of AI works in the Indonesian copyright system. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright requires a legal subject in the form of a creator who has the ability and will to create. Because AI is not a legal subject and does not have a will like humans, there is uncertainty as to whether its works can be protected within the national copyright legal framework. This article examines the legal status of AI works from the perspective of the Copyright Law and offers a legal approach that allows for the protection of works produced by AI technology. This study aims to contribute to the formation of a legal framework that is responsive and adaptive to advances in digital technology.

Analisis Penegakan Hukum Data Pribadi Pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia

2025-10-12T09:07:11+07:00

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat di Indonesia berdampak pada ancaman kebocoran dan penyalahgunaan data. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Sayangnya, dalam implementasinya, UU ini masih menyisakan berbagai ketidakjelasan norma yang memengaruhi efektivitas perlindungan data pribadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakjelasan norma dalam UU PDP dan membandingkannya dengan regulasi perlindungan data pribadi di Uni Eropa, khususnya General Data Protection Regulation di Negara Jerman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP masih belum memiliki pengawasan yang tegas, standar perlindungan yang jelas, serta belum terbentuknya lembaga pengawas yang independen.